Author : Mustofa Haikal   , Yanuar Risah Prayogi, Nur Rosyid Mubtadai
ABSTRAK

Sistem informasi sangat dibutuhkan dibidang apapun saat ini, contohnya pada bidang Hukum. Pada bidang Hukum, Sistem informasi berfungsi untuk mempertemukan kebutuhan pengelolaan pengambilan keputusan harian yang mendukung fungsi-fungsi dan kinerja organisasi pada tataran manajerial pada suatu Lembaga Hukum. Surabaya memiliki luas sekitar ±335,28 km², dan 2.972.801 jiwa penduduk pada tahun 2022. Tiap tahun angka penanganan kasus perkara yang terjadi di Kota Surabaya semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Surabaya tiap tahunnya banyak yang memerlukan Lembaga Bantuan Hukum untuk menyelesaikan perkara yang sedang mereka alami. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan penanganan perkara yang sedang masyakarat alami kepada Lembaga Bantuan Hukum. Tetapi langkah tersebut masih dilakukan secara manual sehingga memiliki beberapa kekurangan. Oleh sebab itu dirasa sangat penting untuk menerapkan sistem informasi kepada Lembaga Bantuan Hukum agar penanganan perkara menjadi lebih cepat. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan, pada penelitian ini membuat suatu sistem informasi konsultasi Hukum “Halolaw” untuk Konsultan wilayah Kota Surabaya berbasis Web (Studi kasus: LBH PADI). Dengan harapan adanya system ini bisa digunakan secara mandiri oleh LBH PADI untuk memaksimalkan kinerja Lembaga dalam membantu pelayanan kepada masyarakat khususnya di kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran yakni kualitatif berdasarkan Metode Studi Kasus, juga kuantitatif berdasarkan Metode Deskriptif-Kuantitatif menggunakan Data Primer yang diolah dengan Skala Likert. Hasil dari penelitian ini akan memudahkan LBH PADI dan masyarakat dalam mengatur jadwal konsultasi dan jadwal sidang secara online khususnya di kota Surabaya serta adanya interaksi antara LBH PADI dan masyarakat dalam konsultasi perkara, dimana dari sisi LBH PADI bisa melihat catatan konsultasi yang telah dikirim oleh masyarakat, dan LBH PADI juga bisa mengatur jadwal sidang masyarakat yang sedang berproses.

[DOWNLOAD ABSTRACT]